Pasulukan

Ikon

for Indonesian Culture

Malaysia yang Malingsia

Pasulukan Loka Gandasasmita

“Widaksana Natasasmita”
Bijaksana dan Waspada dalam Melihat Permasalahan

RI Pantas Membalas Permusuhan dengan Malaysia

INILAH.COM, Jakarta – Jargon bahwa Malaysia merupakan bangsa serumpun, sehingga dianggap sebagai sahabat dekat, sebenarnya lebih memperdaya Indonesia.

Malaysia memanfaatkan kelengahan Indonesia sehingga hubungan kedua negara lebih menguntungkan Kualalumpur. Lebih tegas lagi, sejatinya, Malaysia tidak pantas dipandang sebagai sahabat karena banyak kebijakannya yang memusuhi dan merugikan Indonesia.

Kehebatan Malaysia adalah terletak pada kecerdikannya memanfaatkan ungkapan serumpun di atas, sehingga segala agenda busuknya tentang Indonesia, luput dari pengamatan.

Sejumlah catatan hitam berikut dapat menjadi rujukan :

Separatisme! Secara de facto Malaysia merupakan satu-satunya negara tetangga yang mendukung gerakan separatis di Indonesia. Gerakan separatis yang dimaksud adalah GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Tidak lama setelah GAM berdiri di 1970-an, pendirinya Hasan Tiro melarikan diri ke Malaysia. Sebagai negara sahabat, semestinya pemerintah Malaysia tidak pantas memberi perlindungan kepada Tiro.

Apalagi Malaysia dan Indonesia (Malindo) baru beberapa tahun mengakhiri konfrontasi kemudian diikuti inisiatif mendirikan Perkumpulan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Namun yang terjadi bukan hanya pendiri GAM itu yang memperoleh perlindungan, tetapi sejumlah pengikut Tiro pun bermigrasi dan mendapatkan status warga negara Malaysia.

Perlawanan GAM terhadap pemerintahan yang sah di NKRI berlangsung lebih dari dua dekade. Dan ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah terpecahnya NKRI karena kegiatan separatis GAM, tidak terhitung.

Penumpasan militer Indonesia terhadap pendukung GAM di Aceh juga menimbulkan luka yang dalam bagi persaudaran bangsa di Tanah Air. Satu generasi setidaknya tersita waktunya untuk merestorasi kerusakan tersebut. Dan Malaysia tidak merasa bersalah dengan kerusakan itu.

Dukungan Malaysia terhadap GAM hanya diketahui segelintir elit Indonesia. Tetapi di Aceh tidak demikian. Warga Aceh yang lari ke Malaysia kemudian menjadi penduduk tetap, relatif cukup banyak.

Hal ini secara tersirat diakui Sanusi Djuned, salah seorang menteri di Kabinet Malaysia. Djuned yang hingga akhir 1980-an menjadi Sekjen UMNO, partai penguasa di Malaysia, merupakan warga Malaysia keturunan Aceh.

Secara politik ia merupakan salah seorang kepercayaan Mahathir Mohamad, PM Malaysia pada era itu. Sehingga bisa diukur sejauh mana keterkaitan Malaysia dengan para pentolan GAM.

Di 1980-an itu pula, sebagai Menteri Pertahanan, Djuned beberapa kali bertandang ke Jakarta. Djuned diketahui berusaha menjalin sulaturahmi dengan tokoh-tokoh Aceh yang ada di lingkar kekuasaan Indonesia. Hanya saja kunjungannya tidak mendapat perhatian banyak kalangan terutama karena portofolio Menteri Pertahanan pada era itu tidak terlalu populer.

Ustad Baasyir sendiri, ketika dimusuhi rezim Soeharto, gara-gara penolakannya terhadap Pancasila, melarikan diri ke Malaysia. Di sana Baasyir memperoleh tempat istimewa, setidaknya status penduduk tetap, sesuatu yang tidak mungkin terjadi apabila tidak ada restu dari pemerintah maupun raja Malaysia. Baasyir menghabiskan waktu cukup lama di Malaysia. Dia baru kembali ke Indonesia setelah rezim Soeharto tumbang di 1998.

Terorisme! Sesudah rezim Soeharto jatuh, pada 2000 Indonesia langsung diguncang bom teroris. Beberapa waktu kemudian dua warga asal Malaysia, Azahari dan Noordin M Top, diketahui sebagai otak dari peledakan bom teroris.

Dengan memperoleh dukungan dari sejumlah warga Indonesia, termasuk menikahi wanita Indonesia, kedua warga Malaysia itu terus mengganggu keamanan Indonesia.

Mereka berdua merekrut pemuda-pemuda Indonesia kemudian menebar bom di berbagai wilayah di Tanah Air sambil melawan pemerintahan RI yang sah. Bertahun-tahun kedua teroris asal Malaysia itu lolos dari perburuan aparat keamanan Indonesia.

Pemerintah Malaysia tahu semua kejadian ini. Malaysia tahu perbuatan kedua warganya itu telah menelan korban warga Indonesia yang tidak terkait dengan persoalan politik atau masalah kenegaraan. Namun Malaysia tidak pernah berbuat sesuatu. Jangankan membantu, meminta maaf saja, pemerintah Malaysia ogah.

Hal ini semakin menegaskan bahwa Malaysia sangat berkepentingan melihat kehancuran Indonesia. Perbuatan Azahari dan Noordin telah mencitrakan Indonesia sebagai negara yang tidak aman di kawasan Asia Tenggara.

Dengan citra buruk itu, dampaknya kemana-mana. Investor asing semakin menjauh dari Indonesia. Turis manca negara yang bisa membawa devisa bagi perekonomian Indonesia, juga ikut menghindari Indonesia. Apalagi negara-negara maju seperti Australia, Amerika dan Inggeris terus mengeluarkan travel warning setiap kali terjadi ledakan bom di satu titik di Indonesia.

Pada saat yang sama, munculah promosi The Truly Asia hanyalah Malaysia. Dengan kata lain, kerusakan akibat bom teroris menjadi beban Indonesia tetapi sebaliknya menguntungkan saudara serumpun Malaysia.

“No More Mr Nice Guy” dalam diplomasi dengan Malaysia, Pak Menlu

Oleh Muhammad AS Hikam
President University Jababeka, Cikarang, Jabar

Saya termasuk yang setuju agar Menlu kita dievaluasi kinerjanya, setelah kegagalannya dalam menangani pelanggaran perbatasan laut dan penahanan pegawai DKP oleh Pemerintah Malaysia. Menlu Marty Natalegawa bisa saja membela diri dengan mengatakan bahwa nota protes yang dilayangkannya beberapa hari lalu merupakan sebuah langkah protes paling keras, sebagaimana saya baca kutipannya di media. Namun buat saya, nota protes itu bukan saja tidak cukup keras, tetapi juga dilakukan secara sangat terlambat sehingga semakin menciptakan kesan bahwa Pemerintah RI tidak memiliki cukup dignity dan kemampuan menghadapi ulah negara jiran yang, menurut menlu sendiri, telah sembilan kali melakukan berbagai tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional terhadap RI.

Seorang sahabat yang juga diplomat senior mengatakan kepada saya bahwa nota protes seperti yang dilakukan Menlu bukanlah tindakan diplomatik yang paling keras yang bisa dilakukan oleh pemerintah RI. Sahabat ini mengatakan bahwa seharusnya Menlu memanggil Dubes Malaysia dan menyerahkan surat protes Pemerintah RI yang harus dibawa pulang ke KL, dan tidak usah kembali lebih dahulu ke Jakarta sebelum ada jawaban yang diminta Indonesia. Hal itu merupakan tindakan diplomatik yang tegas dan paling keras yang bisa dilakukan oleh Menlu sepadan dengan tindakan pelanggaran wilayah dan penangkapan petugas DKP di perairan Indonesia itu. Tindakan melayangkansurat protes yang dilakukan menlu ternyata tidak ditanggapi serius dengan cara didiamkan. Menlu mengatakan bahwa sikap diam  Pemerintah Malaysia adalh berarti mengakui kebenaran protes tersebut. Bagi saya, sikap diam itu justru merupakan petunjuk bahwa Indonesia dicuekiin oleh Malaysia.

Apa yang disampaikan sahabat saya bisa benar dan bisa saja tidak, tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa pendapat Menlubahwa nota protes itu sudah merupakan tindakan diplomatik paling keras, ternyata masih bisa diperdebatkan. Apalagi interpretasi Menlu bahwa Pemerintah Malaysia telah mengakui kesalahan karena sampai sekarang belum menjawab nota tersebut. Bagi saya Menlu hanya ingin menutup-nutupi kesalahan dan ketidak mampuannya menghandel masalah menggunakan jargon diplomasi yang bagi publik yang awam tentu sulit untuk dibantah. Yang jelas adalah, apa yang dilakukan oleh Kemenlu dalam kasus ini sama sekali tidak membuat publik dan rakyat Indonesia pada umumnya merasa puas terhadap kinerja diplomat Indonesia sehingga turut meningkatkan suhu panas yang muncul dari emosi publik sebagai akibatnya.

Lebih jauh, upaya diplomasi yang dilakukan Menlu Martu bagi saya sangat terlambat dilakukan. Mungkin Pak menlu berargumen bahwa ia perlu waktu untuk melakukan penelitian apakah pelanggaran itu terjadi di perairan RI atau tidak, dan sebagainya. Bagi saya, sikap ini hanya menunjukkan rendahnya sensitivitas politik Menlu dan kecenderungannya untuk mencari jalan yang paling tidak beresiko. Dengan langkah yang dianggap berhati-hati seperti itu, maka Menlu meriskir munculnya persepsi sangat negatif dari publik di tanah air bahwa Pemerintah sama sekali berada dalam posisi “tak berdaya” berhadapan dengan provokasi Malaysia yang, diakuinya sendiri, telah berkali- kali dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Gabungan antara kegagalan langkah diplomasi yang tepat dan keterlambatan memberikan reaksi yang tepat kepada Malaysia itu, merupakan sebuah flaw (kelemahan) yang sangat parah dalam kinerja Kemenlu dan kemampuan Menlu menghadapi krisis. Pendekatan birokratis dan kecenderungan untuk senantiasa berada di zona kenyamanan (comfort zone) menyebabkan Menlu memperkuat citra bahwa Indonesia memang tidak memiliki kekuatan seimbang (power parity), baik dari segi kekuatan keras (hard power) maupun kekuatan lunak (soft power) vis-a-vis Malaysia. Hal ini akan sangat membahyakan posisi Indonesia yang juga sedang mengalami berbagai persoalan di dalam negeri manakala ketidak mampuan menangkal ancaman dari luar semakin hari semakin tampak kasat mata. Indonesia tentu tidak ingin menjadi negara yang bertemperamen tinggi dalam hubungan antar-bangsa, karena hal itu tidak sesuai dengan filosofi bangsa dan doktrin polugri kita. Tetapi sebagai bangsa yang “cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan”, seharusnya Menlu harus mampu menerjemahkannya secara tepat dan berani bersikap di luar kotak (out of the box) dan di luar zona kenyamanan.

Presiden SBY selaku Chief Executive jelas memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kemenlu dan Menlu saat ini, agar dignity atau martabat bangsa dan negara ini dapat dijaga. Apa yang telah dilakukan oleh Menlu Marty Natalegawa (MN) adalah sebuah “wake up call” bahwa diplomasi kita sedang mengalami problem baik pada tataran visi maupun policy-making. Ketika bangsa ini sedang menghadapi berbagai ujian dan cobaan setelah melakukan reformasi, maka yang diperlukan adalah sebuah visi polugri yang mampu menampilkan bangsa dan negara yang solid dan kokoh, terutama dalam melindungi wilayah dan warganegaranya. Visi tersebut kemudiandiwujudkan, antara lain, dalam langkah-langkah diplomasi yang proaktif dan mampu membuat RI semakin dipercaya sebagai kekuatan penting di ASEAN dan Asia serta di dunia Islam. Sayangnya justru yang sedang kita saksikan adalah sebuah kinerja diplomasi yang hanya berkutat dengan penciptaan citra sebagai “good guy” (anak baik) namun tanpa isi dan kreativitas.

Kita tunggu saja bagaimana langkah Presiden SBY memberdayakan Kemenlu saat ini dan di masa datang. Saya kira, sudah waktunya kita berani menyatakan “No more Mr. Nice Guy” menghadapi ancaman kedaulatan dan kepentingan nasional kita.

Waspadai Insiden Bintan berakhir seperti Sipadan dan Ligitan

Jakarta (ANTARA) – Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana meminta Pemerintah mewaspadai insiden pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Bintan, Kepulauan Riau, berakhir seperti kasus Sipadan dan Ligitan.

“Perlu kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan jangan sampai menjadi strategi untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatannya,” kata Suhana di Jakarta, Kamis.

Seperti diketahui hingga saat ini perundingan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di perairan Bintan tempat terjadinya insiden masih mengalami kebuntuan, ujar Suhana. Untuk itu Pemerintah perlu tegas terhadap sikap Malaysia atas insiden tersebut.

Menurut dia, Pemerintah Malaysia sebelumnya juga pernah mengklaim wilayah perairan tersebut sebagai wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan peta, namun Pemerintah Indonesia sudah melayangkan penolakan atas peta tersebut.

Namun demikian upaya Malaysia untuk mengklaim perairan tersebut ternyata tidak berhenti sampai disitu, mereka terus melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan bahwa perairan tersebut masuk kedalam kedaulatan mereka, lanjutnya.

“Karena itu jangan sampai kelengahan pengawas perikanan Indonesia dimanfaatkan. Kita tahu bahwa jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 ini mengalami penurunan dari 180 hari menjadi 100 hari, akibatnya pengawasan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi lengah,” tegas Suhana.

Sehingga tidak heran kalau aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia saat ini cenderung meningkat, katanya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukan bahwa sampai akhir Juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia.

Berkurangnya hari operasi kapal pengawas tersebut, ia berpendapat sebagai dampak dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merealokasi anggaran di (KKP) Tahun 2010.

“Kami menduga ada kesengajaan lima kapal nelayan Malaysia melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Bintan. Karena bila tidak ada tindakan protes dari aparat Indonesia, mereka dapat mengklaim perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatannya,” lanjut Suhana.

Ia mengatakan jika melihat kembali dokumen beralihnya Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana perundingan Indonesia dan Malaysia saat itu mengalami kebuntuan dan akhirnya disepakati status quo.

Namun dalam kondisi status tersebut Pemerintah Malaysia telah memanfaatkan kelengahan Pemerintah Indonesia atas pengawasan terhadap kedua pulau tersebut dengan cara memberikan izin untuk membuat berbagai sarana wisata.

“Upaya tersebut berhasil dilakukan karena tidak ada protes dari Pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Dalam Sidang Mahkamah Internasional Tahun 2002, sempat memutuskan bahwa tidak satu pun dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berhak atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan traktat.

Namun pertimbangan Mahkamah selanjutnya berpihak pada yang memiliki hak kepemilikan (title) atas pulau-pulau sengketa berdasarkan penguasaan efektif (effectivites) yang diajukan oleh mereka.

Dalam kaitan ini, Suhana menjelaskan Mahkamah menentukan apakah klaim kedaulatan para pihak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang membuktikan adanya suatu tindakan nyata, pelaksanaan kewenangan secara terus menerus terhadap kedua pulau, antara lain misalnya (adanya) itikad dan keinginan untuk bertindak sebagai perwujudan kedaulatan.

Berdasarkan effectivites tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengakui penguasaan efektif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan, dan selama penguasaan efektif tersebut tidak ada gugatan atau protes dari pemerintah Indonesia.

“Karena itu kami mendesak Pemerintah untuk tegas dalam perundingan terkait perbatasan, segera meningkatkan pengawasan di perbatasan, dan menekan negara lain yang tidak segera menyelesaikan perundingan perbatasan dengan meninjau kembali kerja sama yang telah dilakukan dua negara,” ujar Suhana.

Iklan

Filed under: Waspada

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kalender Posting

Agustus 2010
M S S R K J S
« Jul   Sep »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Pengunjung

  • 122,090 Orang

Arsip

Sabda Guru

Sabda Guru

Sabda Guru

%d blogger menyukai ini: